IDENESIA.CO - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 resmi digelar di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5/2025). Forum ini dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang turut memberikan masukan strategis terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam tanggapannya, Andi Harun menekankan bahwa penyusunan RPJMD harus bersifat realistis dan berkelanjutan, serta didukung oleh sinergi konkret antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menilai, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan.
“Sinergi itu penting, tapi harus ditindaklanjuti dengan pertemuan teknokratik. Kalau hanya berhenti di forum-forum seperti ini, itu hanya jadi jargon,” ujar Andi Harun.
Ia mendukung prioritas pembangunan Pemprov Kaltim yang menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesesuaian antara visi besar provinsi dan daya dukung pemerintah kota dalam menjalankannya.
Salah satu catatan dari Pemkot Samarinda adalah target efisiensi anggaran sebesar 70 persen yang dicanangkan dalam RPJMD. Andi Harun menilai, jika target tersebut diterapkan secara merata ke daerah, bisa berdampak pada ekonomi lokal.
“Kalau dipaksakan di tingkat kota, bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Karena berkurangnya perputaran uang bisa memperparah inflasi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung isu infrastruktur jalan dan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, banyak jalan rusak yang berstatus jalan provinsi atau nasional, sehingga Pemkot tak memiliki kewenangan langsung untuk menangani.
Pada isu penanganan banjir, Andi Harun menyebut pembangunan turap di Sungai Karang Mumus masih kekurangan pendanaan. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp900 miliar, dan ia berharap proyek strategis ini masuk dalam dukungan penuh RPJMD Kaltim.
Sebagai langkah konkret, Andi mengusulkan agar setelah Musrenbang, segera digelar pertemuan teknis antara Sekretaris Daerah, Bappeda, dan tim anggaran dari seluruh level pemerintahan agar sinkronisasi program dapat terwujud.
“Kalau mau RPJMD ini berjalan baik, jangan hanya berhenti di perencanaan seremonial. Harus ditindaklanjuti secara teknis dan terukur,” tutupnya.
(Adv)
