IMG-LOGO
Home Nasional DPRD Kaltim Tunggu Surat Resmi Pusat Sebelum Sahkan APBD Perubahan 2025, Pembahasan KUA-PPAS 2026 Dilanjutkan
nasional | umum

DPRD Kaltim Tunggu Surat Resmi Pusat Sebelum Sahkan APBD Perubahan 2025, Pembahasan KUA-PPAS 2026 Dilanjutkan

oleh VNS - 05 September 2025 11:25 WITA
IMG
FOTO : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Ist)

IDENESIA.CO - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah rampung pada Kamis (4/9/2025) malam. Namun, pengesahan APBD Perubahan tersebut masih bergantung pada surat resmi dari pemerintah pusat.

Anggota Banggar DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Hamas, menjelaskan bahwa tanpa surat dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan, tidak akan ada pemotongan maupun penyesuaian anggaran.

 “Tanpa surat dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan, tidak akan ada pemotongan anggaran. Kami telah membahas secara detail selama tiga hari berturut-turut, dan kemungkinan besar kesepakatan untuk APBD Perubahan 2025 akan disepakati terlebih dahulu pada rapat paripurna Senin mendatang,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski pembahasan untuk APBD Murni 2026 sudah dimulai, DPRD dan TAPD memprioritaskan penyelesaian KUA-PPAS Perubahan 2025. Kepastian dari pemerintah pusat menjadi syarat utama agar pengesahan berjalan sesuai prosedur.

Terkait KUA-PPAS APBD Murni 2026, Hamas menjelaskan bahwa pembahasan masih menunggu kepastian terkait kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran.

Salah satu dampak pemangkasan ini adalah pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 50 persen, yang akan berpengaruh pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kaltim.

“Pemotongan DBH ini bersifat nasional dan belum ada dana yang masuk ke daerah. Kami menunggu surat resmi dari pemerintah pusat yang diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp5 triliun dalam APBD Kaltim 2026,” tambah Hamas.

Dengan waktu yang semakin terbatas, DPRD Kaltim berkomitmen untuk segera mendapatkan kepastian agar pembahasan dan kesepakatan APBD dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Jika keputusan terkait pemotongan sudah final, pembahasan akan dilanjutkan dan diharapkan dapat disepakati bersama pemerintah daerah,” tutup Hamas

(Redaksi)