Anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Kaltim berdasarkan data yang dihimpun Media Kaltim mencapai sekitar Rp52,2 miliar per tahun, dengan rata-rata penerimaan mencapai sekitar Rp79 juta per bulan per anggota.
Selengkapnya
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah rampung pada Kamis (4/9/2025) malam. Namun, pengesahan APBD Perubahan tersebut masih bergantung pada surat resmi dari pemerintah pusat.
Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) menegaskan tidak ada kesepakatan apapun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur usai pertemuan terbuka di depan ribuan massa aksi di Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/9/2025).
Selengkapnya
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, akhirnya turun langsung menemui ribuan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) yang sejak pagi memadati kawasan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/9/2025).
Selengkapnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan seluruh aktivitas warga tetap berjalan normal meski akan ada aksi mahasiswa di depan DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025).
Selengkapnya
Komitmen terhadap akuntabilitas fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar keputusan DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak memasukkan Bantuan Keuangan (BanKeu), hibah, dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
Selengkapnya
Menurut, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin agar skripsi diganti dengan tugas akhir berbentuk jurnal ilmiah.
Selengkapnya
Program satu juta vaksin pada hewan ternak mendapat dukungan dari DPRD Kaltim.
Selengkapnya