IDENESIA.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, terpilih sebagai salah satu kepala daerah yang menjalani tahap verifikasi lapangan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Proses verifikasi berlangsung di Ruang Rapat Kertanegara, Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Senin (27/10/2025), dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal Polisi Tony Haryadi Efendi dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) dan Amril Rahim, Kasubdit Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah II Kemendagri.
Verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan seleksi nasional yang menilai kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan secara inovatif, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Seleksi Ketat dan Berbasis Bukti Lapangan
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kehadiran tim verifikator pusat. Ia menyebut proses ini merupakan tindak lanjut dari Surat Mendagri Nomor 400.10.11/4321/SJ tertanggal 4 September 2024 mengenai usulan kepala daerah berprestasi penerima tanda kehormatan.
“Hari ini ada verifikasi lapangan dan wawancara terhadap calon penerima Satyalancana kami terus terang surprise juga karena Wali Kota Samarinda menjadi salah satu calon penerima yang diverifikasi dalam usulan tersebut,” ujar Andi Harun.
Menurut Andi Harun, seleksi dilakukan secara ketat dan berbasis data faktual. Semua aspek kinerja pemerintah daerah diuji untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan.
“Untuk seleksi dan verifikasi terhadap penerima Satyalancana itu sangat ketat. Seluruhnya harus diharmonisasi antara apa yang dinilai dengan kenyataan di lapangan,” jelasnya.
Ia pun berharap proses berjalan lancar hingga tahap akhir.
“Mohon doanya saja. Semoga berjalan lancar dan sampai pada akhirnya benar-benar kita ditetapkan menjadi penerima Satyalancana,” tuturnya.
Probebaya Jadi Inovasi Unggulan
Salah satu inovasi utama yang menjadi sorotan tim penilai adalah Program Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis RT). Melalui program ini, setiap RT di Samarinda memperoleh alokasi dana sebesar Rp100 juta per tahun, yang dikelola secara swakelola oleh masyarakat.
“Probebaya dinilai sangat berhasil karena mampu menggerakkan pembangunan infrastruktur kecil dan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi warga,” terangnya.
Program ini tidak hanya menciptakan kemandirian di tingkat akar rumput, tetapi juga menjadi model partisipasi publik yang mendorong transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Penanganan Banjir Jadi Indikator Keberhasilan
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah pengendalian banjir, masalah klasik yang selama bertahun-tahun menghantui Kota Samarinda.
Tim verifikator juga menyoroti upaya pengendalian banjir yang selama ini menjadi isu klasik di Samarinda.
Andi Harun menyebut, meski persoalan banjir belum sepenuhnya tuntas, data menunjukkan penurunan signifikan sejak tahun 2021.
“Para evaluator mengakui masih ada wilayah yang perlu penanganan besar, khususnya di Samarinda Utara. Tapi mereka juga melihat data pengurangan genangan yang sangat signifikan dibandingkan belasan tahun lalu,” ungkapnya.
Upaya strategis seperti pembangunan kolam retensi, pengerukan drainase utama, serta penataan kawasan sungai disebut menjadi faktor utama peningkatan ketahanan kota terhadap banjir.
Kelurahan Digital dan Reformasi Layanan Publik
Tak kalah penting, program kelurahan digital juga masuk dalam indikator penilaian nasional. Program ini merupakan bagian dari konsep smart city yang dikembangkan Pemkot Samarinda dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kelurahan digital kami hadirkan untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berintegritas. Semua urusan administrasi kini bisa dilakukan dengan akuntabel, dan masyarakat bisa merasakan kemudahan secara langsung,” papar Andi Harun.
Program tersebut memperkuat sistem pemerintahan berbasis teknologi, sekaligus menjadi bentuk komitmen terhadap prinsip good governance yang menjadi standar penilaian dalam penghargaan Satyalancana.Program tersebut menjadi salah satu bukti komitmen Pemkot Samarinda dalam menerapkan prinsip good governance melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Momentum Evaluasi dan Apresiasi
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada kepala daerah yang dinilai berhasil memimpin penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Menurut Andi Harun, proses verifikasi ini bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga momentum penting untuk melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah daerah.
“Apapun hasilnya nanti, bagi kami ini adalah bentuk apresiasi terhadap kerja keras seluruh jajaran Pemkot dan masyarakat Samarinda. Karena pembangunan yang kita jalankan bukan untuk penghargaan, tapi untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.
Langkah Akhir Menuju Penetapan Nasional
Tahapan verifikasi lapangan oleh tim Setmilpres dan Kemendagri dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober. Hasil penilaian ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden RI untuk penetapan resmi penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha 2025.
Kehadiran tim nasional di Samarinda menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Andi Harun kini menjadi perhatian di tingkat nasional, menegaskan posisi Samarinda sebagai salah satu kota dengan tata kelola pemerintahan paling progresif di Indonesia Timur.
(Redaksi)
