IDENESIA.CO - Suasana malam di Samarinda yang biasanya tenang mendadak berubah sibuk pada Rabu (29/10/2025). Di tengah sepi, langkah tegas Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menggema di koridor Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, Seno melakukan inspeksi mendadak (sidak) tanpa pemberitahuan untuk melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan darurat di lapangan.
Tujuan sidak tersebut jelas dan sederhana memastikan bahwa layanan IGD benar-benar berjalan 24 jam dan bisa diakses masyarakat secara merata, bukan sekadar tertulis dalam laporan administratif.
Dalam sidak yang berlangsung hingga larut malam itu, Seno Aji meninjau empat rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu RSJD Atma Husada Mahakam, RS Mata Kaltim, RS Korpri, dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS).
Ketiga rumah sakit pertama merupakan fasilitas kesehatan daerah yang sering luput dari perhatian publik. Padahal, dari hasil peninjauan, Seno menilai fasilitas yang dimiliki sebenarnya sudah sangat baik lengkap, bersih, dan layak pakai.
Namun, yang mengejutkan, ketiganya justru tampak lengang dan minim pasien.
“Tiga rumah sakit ini hampir kosong, padahal peralatannya bagus dan siap pakai. Masyarakat perlu tahu bahwa rumah sakit ini juga bisa digunakan untuk pelayanan umum, bukan hanya pasien khusus,” ujar Seno usai peninjauan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan utama di Samarinda. Akibatnya, pasien kerap menumpuk di AWS, terutama di kelas III yang selalu penuh.
Seno mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah tempat tidur menjadi salah satu sumber utama kepadatan di RSUD AWS. Berdasarkan hasil pengecekan, ruang kelas III hanya memiliki sekitar 280 tempat tidur, kelas II sekitar 80, dan kelas I sekitar 100 unit.
Kondisi tersebut memaksa banyak pasien menunggu lama di ruang IGD karena belum mendapat kamar rawat inap. Untuk itu, Seno menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan mempercepat penyelesaian pembangunan Gedung Pandurata, yang ditargetkan menambah 700 tempat tidur baru.
“Kita akan percepat penyelesaian Gedung Pandurata supaya masyarakat bisa lebih nyaman dan tertampung dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut atas laporan padatnya IGD di AWS. Menurutnya, perlu dilakukan pemerataan distribusi pasien agar beban tidak hanya tertumpu pada satu rumah sakit.
“Supaya tidak menumpuk di AWS, kita akan bagi pelayanan ke empat rumah sakit ini. Kasus ringan seperti demam atau maag bisa ditangani di RS Korpri atau RS Mata, sedangkan kasus berat tetap di AWS,” terang Jaya.
Langkah ini akan menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim dalam menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan darurat, khususnya di Samarinda dan wilayah sekitarnya. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh akses cepat dan tepat tanpa harus antre panjang di satu fasilitas saja.
Selain soal pemerataan, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp16,8 miliar untuk mendukung program dokter spesialis berjaga 24 jam di seluruh rumah sakit daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk memastikan keberadaan dokter spesialis utama seperti penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan, dan anestesi di setiap IGD.
“Selama ini masih banyak yang on call, nanti semuanya harus onsite. Idealnya ada lima dokter spesialis yang standby di setiap rumah sakit,” jelas Jaya.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan darurat, sekaligus mengurangi risiko keterlambatan penanganan pasien gawat.
Selain itu, Pemprov juga sedang memproses pengadaan alat kesehatan (alkes) melalui sistem SIRUP LKPP, yang saat ini menunggu finalisasi DPA sebelum dilakukan lelang. Proses tersebut diharapkan rampung sebelum akhir tahun sehingga rumah sakit bisa segera memperbarui fasilitas medisnya.
Baik Seno maupun Jaya menekankan pentingnya mengubah mindset masyarakat agar tidak selalu menjadikan RSUD AWS sebagai tujuan pertama ketika sakit. Mereka mengingatkan bahwa RS Mata, RS Korpri, dan RSJD Atma Husada Mahakam juga siap melayani pasien umum dengan fasilitas IGD yang buka 24 jam.
“Kita punya beberapa rumah sakit dengan IGD yang buka 24 jam. Jadi jangan berpikir kalau sakit harus ke AWS. Di RS Mata, Korpri, atau Atma Husada pun bisa dilayani,” kata Jaya.
Seno menambahkan, Pemprov akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan standar pelayanan publik tetap merata di seluruh fasilitas kesehatan provinsi.
“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan ini bisa dirasakan masyarakat dari semua lapisan. Tidak boleh ada ketimpangan,” ujarnya.
Sidak malam itu menjadi simbol nyata bahwa Pemprov Kaltim ingin menghadirkan perubahan nyata di sektor kesehatan. Langkah cepat untuk memeratakan pelayanan, mempercepat pembangunan fasilitas baru, serta memastikan keberadaan dokter spesialis 24 jam menunjukkan arah baru menuju sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan manusiawi.
“Pelayanan kesehatan itu bukan soal fasilitas, tapi soal kepedulian. Kalau rumah sakit siap dan masyarakat tahu ke mana harus ditangani, maka tidak ada lagi pasien yang harus menunggu,” tutup Seno Aji sebelum meninggalkan RSUD AWS malam itu.
(Redaksi)
