Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang menuntut pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) maksimal lima tahun dan disamakan dengan periode jabatan Presiden.
Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah memantik kekacauan dalam tatanan regulasi pemilu di Indonesia. Tidak hanya menuai kritik tajam dari partai politik, keputusan tersebut juga memunculkan wacana serius untuk merevisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
Selengkapnya