IDENESIA.CO - Sebanyak 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan dukungan terhadap program-program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen kampus untuk bersinergi dengan arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan baru.
Namun, langkah ini menuai kritik dari kalangan akademik.
Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai sikap tersebut justru menunjukkan kampus semakin kehilangan independensinya dan rawan menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Ketua SPK, Dia Al Uyun, menyatakan bahwa perguruan tinggi seharusnya tetap menjadi benteng ilmu pengetahuan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, bukan malah tunduk pada kekuasaan.
“Sikap tunduk kampus terhadap kepentingan penguasa adalah bentuk pengkhianatan terhadap fungsi utama pendidikan tinggi,” ucap Ketua SPK, Dia Al Uyu.
Dia menambahkan, kalau penguasaan proses pemilihan rektor melalui aturan yang memberi suara 35 persen kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
“Serta tawaran jabatan-jabatan strategis kepada sivitas akademika, menjadikan kampus alat pengaman kekuasaan dan mereduksi independensi akademik menjadi pragmatisme dan kepatuhan buta.”
SPK mengecam praktik-praktik tersebut dan menegaskan bahwa kampus harus menjaga jarak dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena, kami dari Serikat Pekerja Kampus (SPK), menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mengajak Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk sadar akan fungsinya menyelamatkan akal sehat dan kritis pada kebijakan serta menghentikan fungsinya dalam stempel kekuasaan.
2. Kampus tidak boleh dikooptasi dan diperalat kekuasaan. Kampus jangan dijadikan wastafel kekuasaan yang dipaksa untuk mencuci dosa-dosa kekuasaan dan seluruh keputusan-keputusannya yang anti rakyat!
3. Kampus harus menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan dijadikan alat legitimasi. Oleh karenanya, kampus harus menjaga jarak dan berposisi kritis terhadap kekuasaan!
4. Menyerukan kepada para pekerja kampus, mahasiswa, kawan-kawan bersama untuk berteriak menolak upaya-upaya normalisasi menjilat kekuasaan dan mewaspadai penjinakan terstruktur yang membodohi akal sehat.
“Kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama menolak segala bentuk penundukan kampus yang membunuh akal sehat dan merusak nilai-nilai akademik,” pungkasnya. (*)
