Pemerintah Indonesia melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan kesiapannya merevisi garis kemiskinan nasional menyusul perubahan acuan global yang ditetapkan Bank Dunia.
SelengkapnyaDi balik piring makan para pelajar Samarinda, ada denyut ekonomi yang mulai bangkit. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah kini tak hanya dirayakan karena manfaat gizinya, tetapi juga karena membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil di daerah.
SelengkapnyaKomitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi lokal tercermin dari kebijakan pengadaan 13 ekor sapi kurban jelang Iduladha 1446 Hijriah. Uniknya, seluruh sapi tersebut berasal dari peternak lokal Kalimantan Timur, bukan dari luar daerah apalagi impor.
SelengkapnyaHarapan jutaan pelanggan listrik kecil untuk mendapatkan keringanan tarif pupus. Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan listrik berdaya di bawah 1.300 VA resmi dibatalkan.
SelengkapnyaPresiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatiran serius terhadap dugaan adanya pendanaan dari kekuatan asing kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.
SelengkapnyaPemerintah pusat menyampaikan apresiasi langsung terhadap langkah cepat Kota Samarinda dalam mengimplementasikan program Koperasi Merah Putih, gagasan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur, Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono secara khusus meninjau salah satu koperasi di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
SelengkapnyaRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) IA Moeis Samarinda akan mengalami transformasi besar-besaran menyusul dukungan dana investasi senilai AUD 70 juta atau sekitar Rp1,1 triliun dari Pemerintah Australia.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan penuh atas pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Selengkapnya