IDENESIA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, yang diperkirakan akan berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah pada tahun 2026.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran sebesar 24,8 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan turut menyasar Transfer ke Daerah (TKD), dengan pemotongan hingga 50 persen.
“Keputusan pemerintah pusat ini jelas akan memengaruhi sebagian besar anggaran daerah, terutama bagi Pemkot, Pemkab, dan Pemprov yang hampir 90 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka bergantung pada TKD, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus,” ujar Andi Harun.
Efisiensi anggaran ini, menurut Andi Harun, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Samarinda.
Meskipun demikian, Pemkot Samarinda telah melakukan serangkaian langkah mitigasi guna memastikan bahwa pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan dengan lancar tanpa terganggu akibat pengurangan anggaran tersebut.
Dalam sepekan terakhir, Pemkot Samarinda mulai merumuskan strategi untuk menyesuaikan pengeluaran daerah, dengan fokus pada prioritas pembangunan yang esensial.
Andi Harun menjelaskan bahwa beberapa belanja yang dianggap tidak terlalu mendesak akan ditunda pelaksanaannya.
Namun, belanja untuk kebutuhan yang mendesak, terutama yang berkaitan dengan gaji pegawai, tunjangan, insentif, dan honor tenaga kontrak, tetap menjadi prioritas.
“Belanja pegawai tetap harus dilaksanakan, karena gaji dan tunjangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Sementara itu, belanja modal pembangunan juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Andi Harun.
Pemkot Samarinda juga berkomitmen untuk tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Langkah-langkah mitigasi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tanpa mengurangi kualitas pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.
Meskipun kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak signifikan, Andi Harun optimistis roda pembangunan di Samarinda tetap dapat berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, kunci dari keberhasilan strategi ini adalah pada pemahaman tentang prioritas yang harus dipenuhi, terutama dalam hal-hal yang bersifat esensial dan langsung berdampak pada masyarakat.
“Kuncinya adalah pada prioritas. Jika yang esensial bisa kita amankan, maka fondasi pemerintahan dan pembangunan tetap kokoh. Sisanya, tentu kita sesuaikan dengan situasi fiskal yang ada,” pungkas Andi Harun.
Pemkot Samarinda berharap dengan strategi mitigasi yang matang, tantangan ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi dalam pengelolaan anggaran, agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa mengabaikan kualitas pembangunan di daerah.
Dengan penurunan alokasi anggaran dari pusat, Pemkot Samarinda juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif sumber pendanaan daerah, termasuk mengoptimalkan potensi daerah dan menggali potensi kerjasama dengan pihak swasta maupun lembaga lainnya.
Pemerintah daerah juga berharap adanya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengatasi dampak kebijakan efisiensi anggaran ini agar pembangunan dapat tetap berjalan dengan baik. (*)
