Upaya reformasi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai menjadi langkah mendesak untuk mendorong transparansi dan integritas dalam tata kelola perusahaan milik pemerintah daerah. Penguatan pengawasan, pembenahan sistem seleksi pejabat, hingga penerapan standar anti-penyuapan internasional menjadi sejumlah rekomendasi utama.
Selengkapnyaada Rabu (13/9/2023) digelar Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 33 dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Kaltim Isran Noor atas pemandangan akhir fraksi-fraksi atas RAPBD Perubahan 2023 dan RAPBD.
SelengkapnyaPengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Samarinda masih belum dikembangkan secara maksimal.
Selengkapnya