Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 yang baru disahkan memberi kewenangan baru bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi atau bahkan mencopot pejabat negara.
Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki kewenangan baru untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah lolos melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Selengkapnya
ada Kamis (19/9/2024) Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-undang (UU). APBN bernilai Rp3.621 T.
Selengkapnya
Kondisi para jemaah maupun fasilitas tenda bagi jemaah haji Indonesia begitu memperihatinkan.
Selengkapnya
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menaruh perhatian terhadap draf revisi UU Penyiaran baik dari sisi proses penyusunan maupun subtansi yang dinilai disusun secara tidak cermat dan berpotensi
Selengkapnya
enurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, sangat merugikan pekerja dikarenakan sejumlah pasal ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 t
Selengkapnya