IDENESIA.CO - Anggota DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain menyoroti soal kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menanggapi soal belum cairnya tunjangan kinerja (tukin) dosen selama lima tahun terakhir.
Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial dosen, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Sani menegaskan bahwa penghargaan terhadap tenaga pendidik harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hak, termasuk pembayaran tunjangan yang menjadi hak mereka.
Ia menilai ketidakjelasan pencairan tukin ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Dosen memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, maka bagaimana kita bisa berharap sistem pendidikan kita berjalan optimal?” ujarnya.
Lebih lanjut, Sani mengungkapkan bahwa regulasi terkait sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjamin hak dosen, termasuk Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020 serta Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 447/P/2024. Namun, hingga kini implementasinya belum maksimal.
Baca Juga : Pemerintah Pusat Imbau Pejabat Pemerintah Tak Lakukan Buka Puasa Bersama, DPRD Samarinda Beri Tanggapan
Ia pun mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah pusat, termasuk penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) guna mempercepat proses pencairan tukin yang tertunda.
“Kami ingin melihat ada solusi nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji. Jika perlu, kami akan mendorong DPRD Provinsi dan DPR RI untuk ikut mengawal permasalahan ini hingga tuntas,” pungkasnya.
(Adv)
.jpeg)
