IDENESIA.CO - Pemerintah Indonesia melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan kesiapannya merevisi garis kemiskinan nasional menyusul perubahan acuan global yang ditetapkan Bank Dunia.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, evaluasi sudah dilakukan dan hasilnya akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
“Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” kata Luhut, Kamis (12/6), dikutip dari Antara.
Revisi ini menjadi penting karena jika Indonesia tetap menggunakan garis kemiskinan lama berbasis purchasing power parity (PPP) 2017, maka seluruh data kemiskinan nasional akan tertinggal dari standar global terbaru yang kini menggunakan PPP 2021.
Luhut menegaskan bahwa proses evaluasi ini juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjamin validitas metodologinya. Ia mengungkapkan, meski belum ada tenggat waktu pasti, data yang dikumpulkan sudah cukup untuk melakukan revisi.
Bank Dunia melalui laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) menyatakan bahwa garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas (seperti Indonesia) naik dari US$6,85 menjadi US$8,30 per kapita per hari. Implikasi dari revisi ini sangat signifikan: data terbaru menunjukkan bahwa 68,25 persen penduduk Indonesia kini berada di bawah garis kemiskinan versi baru.
Padahal pada April 2025, angka kemiskinan Indonesia masih tercatat 60,3 persen atau 171,8 juta jiwa dari total populasi 285,1 juta. Kini, dengan standar yang baru, jumlah warga miskin membengkak menjadi 194,58 juta orang bertambah hampir 23 juta orang dalam hitungan dua bulan.
“Angka kemiskinan itu sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program food estate. Semua itu tidak menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan,” kata Luhut optimistis.
(Redaksi)
