nasional | umum
BEM Unpad Aksi di Depan DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat
Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral di medsos dengan didominasi warna pink dan hijau. Foto:Ist
IDENESIA.CO - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (5/9/2025). Aksi damai bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
Aksi yang dipublikasikan melalui akun Instagram BEM Unpad, @bem.unpad, ini diikuti oleh mahasiswa Unpad dan kampus lain, serta Koalisi Masyarakat Sipil. Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, mengonfirmasi kehadiran sejumlah lembaga, termasuk KontraS, YLBHI, dan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB ini mengimbau massa untuk mengenakan pakaian berwarna-warni, seperti hero green, brave pink, dan resistance blue, yang telah menjadi simbol gerakan rakyat. Massa juga diimbau untuk tidak melakukan tindakan provokatif, kekerasan, atau perusakan fasilitas umum.
Rincian 17+8 Tuntutan Rakyat
"17+8 Tuntutan Rakyat" adalah serangkaian tuntutan yang dihimpun oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dari berbagai kelompok, seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Berikut adalah rincian tuntutan yang telah diberikan tenggat waktu untuk dipenuhi:
Deadline 5 September 2025 (17 Tuntutan)
Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus.
Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
Pembebasan demonstran yang ditahan dan penghentian kriminalisasi.
Penegakan hukum terhadap aparat dan komandan yang melakukan kekerasan.
Penghentian kekerasan kepolisian dan kepatuhan pada SOP.
Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan pembatalan fasilitas baru.
Publikasi transparansi anggaran DPR.
Penyelidikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
Pemeriksaan anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat oleh Badan Kehormatan DPR.
Pemecatan atau sanksi tegas bagi kader partai yang tidak etis.
Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Keterlibatan anggota DPR dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Penegakan disiplin internal TNI untuk tidak mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Jaminan upah layak bagi seluruh angkatan kerja.
Langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
Pembukaan dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Deadline 31 Agustus 2026 (8 Tuntutan)
Pembersihan dan reformasi besar-besaran di DPR.
Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor.
Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Aksi ini menunjukkan betapa kuatnya tuntutan masyarakat sipil terhadap perbaikan sistem politik dan demokrasi di Indonesia.
(Redaksi)
