Perubahan besar dalam struktur pengelolaan badan usaha milik negara resmi ditetapkan. Pemerintah bersama DPR RI sepakat mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Kebijakan ini tertuang dalam revisi Undang-Undang BUMN yang disahkan pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).
Selengkapnya
Komisi VI DPR RI resmi menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur direksi, komisaris, maupun dewan pengawas BUMN.
Selengkapnya
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (5/9/2025). Aksi damai bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
Selengkapnya
Isu pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial memicu beragam reaksi. Setelah mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, kini giliran aktivis dan Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, yang menyuarakan sikapnya.
Selengkapnya
Isu penunjukan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai calon Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat tengah mencuat dan menjadi sorotan publik. Nama Indroyono disebut-sebut telah diajukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi posisi strategis tersebut yang telah kosong selama hampir dua tahun.
Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum diterima secara resmi oleh pimpinan DPR RI.
Selengkapnya
Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak mengeluarkan visa haji furoda sama sekali pada musim haji 2025, sebuah kebijakan yang mengejutkan banyak pihak. Namun, langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Wachid, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk pengendalian terhadap lonjakan jamaah dan kepadatan ekstrem di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Selengkapnya
Kontroversi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
Selengkapnya