IMG-LOGO
Home Nasional Junta Militer Larang Peliputan Penanganan Gempa di Myanmar
nasional | umum

Junta Militer Larang Peliputan Penanganan Gempa di Myanmar

oleh VNS - 02 April 2025 13:57 WITA
IMG
Gempa berkekuatan 7,7 SR di Myanmar (Istimewa)

IDENESIA.CO - Di tengah bencana gempa bumi dahsyat yang mengguncang Myanmar dengan kekuatan 7,7 SR, junta militer menambah lapisan ketat terhadap arus informasi dengan melarang media asing masuk ke wilayah terdampak.

Langkah ini menuai kritik luas karena dinilai dapat menghambat transparansi dalam proses penanganan korban dan bantuan kemanusiaan.

Menurut laporan NDTV, alasan utama di balik kebijakan ini disebutkan sebagai kesulitan akomodasi, pemadaman listrik, dan kelangkaan air.

“(Jurnalis asing) tidak mungkin datang, tinggal, mencari tempat berteduh, atau berpindah-pindah di sini. Kami ingin semua orang memahami hal ini,” ujar juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, dalam pernyataan resminya.

Namun, di luar faktor teknis tersebut, pembatasan akses informasi ini memperkuat dugaan bahwa junta ingin mengendalikan narasi atas bencana yang telah merenggut sedikitnya 1.700 nyawa dan kemungkinan masih bertambah.

Selain media asing, jurnalis lokal pun dilaporkan menghadapi hambatan dalam meliput dampak gempa, terutama di wilayah yang tidak berada di bawah kontrol langsung junta.

Pembatasan ini bukan kali pertama dilakukan junta Myanmar sejak merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada 2021.

Sejak saat itu, kebebasan pers di negara tersebut semakin menurun drastis. Situasi diperparah dengan laporan yang menyebut bahwa bantuan kemanusiaan mengalami hambatan untuk mencapai daerah-daerah tertentu, terutama wilayah yang dianggap sebagai basis oposisi terhadap junta.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa warga yang terdampak tidak mendapatkan pertolongan yang memadai.

Beberapa pengamat internasional menilai, alih-alih berfokus pada upaya pemulihan pascagempa, junta lebih berusaha mempertahankan kontrolnya atas negara, termasuk dengan cara membatasi akses media dan bantuan kemanusiaan.

Dengan situasi yang semakin mengkhawatirkan, komunitas internasional didesak untuk lebih aktif menekan junta Myanmar agar membuka akses informasi dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau seluruh korban tanpa diskriminasi.

(Redaksi)