IDENESIA.CO - Warga Prancis di seluruh negeri turun ke jalan dalam aksi protes bertajuk Block Everything (Blokir Semuanya) untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Presiden Emmanuel Macron. Aksi yang awalnya viral di media sosial ini menarik partisipasi sekitar 197.000 demonstran di berbagai kota.
Para demonstran menuntut perubahan kebijakan ekonomi dan sosial yang dinilai membebani masyarakat.
"Kami ingin layanan publik yang efektif, pajak yang lebih besar untuk orang kaya, pajak yang lebih kecil untuk orang miskin, dan distribusi kekayaan yang adil," kata salah satu demonstran, Jean-Baptiste (30).
Protes ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan layanan sosial dan mengusulkan langkah-langkah penghematan di tengah tekanan untuk menurunkan defisit anggaran negara yang hampir mencapai dua kali lipat pagu Uni Eropa.
Tidak hanya kebijakan ekonomi, warga juga memprotes penunjukan Perdana Menteri baru, Sebastien Lecornu, yang merupakan loyalis Macron sejak 2017. Penunjukan ini dilakukan setelah PM sebelumnya lengser melalui mosi tidak percaya.
"Penting mengambil tindakan sekarang juga. (Macron) tidak peduli dengan rakyat Prancis," kata pengunjuk rasa lain, Marie.
Ia menilai sulit untuk menunjuk seseorang dari kalangan sendiri bahkan sebelum bertemu dengan pimpinan partai dan oposisi.Seruan agar Macron mundur dari kursi kepresidenan pun menggema di unjuk rasa kali ini.
"Sama saja masalahnya, Macron lah masalahnya, bukan para menteri. Dia harus mundur!" kata seorang demonstran bernama Fred.
Aksi protes ini diwarnai dengan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di sejumlah titik. Di Paris, polisi antihuru-hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat bahwa polisi menangkap ratusan orang, dengan 415 di antaranya masih ditahan. Jumlah ini menunjukkan ketegangan yang tinggi antara pihak berwenang dan para demonstran.
Aksi Blokir Semuanya ini menjadi sinyal kuat ketidakpuasan masyarakat Prancis terhadap kepemimpinan dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
(Redaksi)
