IDENESIA.CO - Kebijakan pemerintah Nepal yang memblokir akses ke media sosial seperti Facebook, X, dan YouTube, menjadi pemicu salah satu kerusuhan terbesar dalam sejarah negeri Himalaya itu.
Meski pemblokiran sudah dicabut pada Senin (8/9) malam, kemarahan warga terlanjur membesar dan berujung pada gelombang unjuk rasa berdarah yang melumpuhkan ibu kota Kathmandu.
Awalnya, langkah pemerintah dilakukan karena perusahaan media sosial disebut gagal mendaftar dan tunduk pada regulasi pengawasan konten yang ditetapkan Nepal. Namun, alih-alih menimbulkan ketertiban, kebijakan tersebut justru memicu reaksi keras publik.
Aksi protes yang bermula dari kekecewaan warga terhadap pembatasan kebebasan digital, berubah menjadi seruan lebih luas untuk menggulingkan elite politik yang dianggap korup.
Dari rekaman video NDTV, situasi kian memburuk setelah massa melakukan aksi-aksi nekat. Sejumlah pengunjuk rasa dilaporkan membakar rumah pejabat tinggi dan gedung parlemen. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan Menteri Luar Negeri Arzu Deuba dipukuli serta ditendang oleh demonstran yang menerobos kediamannya. Sementara Menteri Keuangan Bisnhu Paudel terlihat berlari di jalanan sebelum akhirnya ditendang hingga jatuh ke tembok, lalu berusaha kabur dari kejaran massa.
Bentrok dengan aparat tak terhindarkan. Polisi Nepal melepaskan tembakan ke arah demonstran, menewaskan sedikitnya 22 orang. Tragedi itu semakin memperkeruh suasana dan memantik kecaman luas terhadap tindakan represif aparat.
Di tengah situasi yang memanas, Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9). Namun, pengunduran diri itu belum cukup meredakan amarah publik. Kediaman Oli bahkan ikut dibakar oleh demonstran yang menolak kompromi.
Krisis yang bermula dari pemblokiran media sosial kini berkembang menjadi tuntutan perubahan total dalam tubuh pemerintahan Nepal.
Para pengunjuk rasa menyebut kebebasan berekspresi hanya salah satu dari sekian banyak hak rakyat yang diabaikan oleh rezim, sehingga mereka menuntut pembaruan politik yang lebih menyeluruh.
(Redaksi)
