Rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Kebijakan yang digadang akan memulihkan akses layanan kesehatan bagi jutaan peserta itu berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi peserta yang selama ini tertib membayar iuran.
Selengkapnya
BPJS Kesehatan telah menjadi program jaminan kesehatan yang diandalkan jutaan warga Indonesia. Namun, penting bagi peserta untuk memahami bahwa tidak semua tindakan medis atau operasi ditanggung sepenuhnya. Ada beberapa pengecualian yang telah diatur, dan pemahaman ini dapat membantu peserta menghindari kesalahpahaman saat membutuhkan layanan kesehatan.
Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Selengkapnya
DPRD Kaltim menekankan peningkatan cakupan (coverage) iuran BPJS Kesehatan harus dibarengi dengan peningkatan layanan kepada masyarakat.
Selengkapnya
Kegiatan penandatanganan serah terima itu dilaksanakan di Ruang Prioritas Karangmumus Balai Kota Samarinda pada Kamis, (23/2/2023).
Selengkapnya