Komisi VI DPR RI resmi menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur direksi, komisaris, maupun dewan pengawas BUMN.
SelengkapnyaPernyataan resmi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengonfirmasi bahwa KPU akan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia calon kep
Selengkapnya