Komisi VI DPR RI resmi menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur direksi, komisaris, maupun dewan pengawas BUMN.
Selengkapnya