IDENESIA.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mengukir prestasi di level internasional pada Kamis (10/7/2025) malam bertempat di Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendapat kehormatan menjadi pembicara dalam forum global yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara daring. Forum bertajuk “Multilevel Governance and Finance: How VLRs and VSRs Are Reframing Decentralization and Collective SDGs Implementation” ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin kota, akademisi, dan praktisi pembangunan dari seluruh dunia untuk membahas peran strategis pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Menjadi satu-satunya kota dari Indonesia yang tampil dalam dua sesi diskusi utama, Samarinda hadir sebagai representasi praktik pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Wali Kota Andi Harun tampil pada sesi pertama bersama narasumber internasional, Oliver Peters dari Jerman dan Mara Cossu dari Italia, dalam diskusi yang dimoderatori oleh Fernando Ortiz Moya dari IGES. Sementara sesi kedua membahas pendanaan pembangunan subnasional dengan menghadirkan pembicara dari OECD dan Ghana.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Andi Harun menekankan bahwa Voluntary Local Review (VLR) dan Voluntary Subnational Review (VSR) bukanlah sekadar laporan formal, melainkan alat penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis prinsip transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menampilkan bagaimana Kota Samarinda menerjemahkan indikator SDGs ke dalam aksi nyata di lapangan. Saya merasa bangga mewakili Samarinda di forum internasional yang digagas PBB dan UCLG-IGES ini,” ujar Andi Harun.
Ia menuturkan, Samarinda telah tergabung dalam jaringan kota global yang aktif menyusun VLR sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaporan pencapaian pembangunan. Kota ini menjadi salah satu pionir di Indonesia dalam pelaksanaan prinsip-prinsip SDGs melalui kebijakan lokal yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Topik malam ini menekankan pentingnya Multilevel Governance, yakni bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan berbasis SDGs. Di Samarinda, kami menerapkannya melalui program pengentasan kemiskinan ProBebaya, kerja sama dengan BUMN, serta kemitraan bersama pelaku UMKM dan masyarakat sipil,” jelasnya.
Wali Kota juga memaparkan lima prioritas utama SDGs yang menjadi fokus Pemkot Samarinda:
SDG 1 – Tanpa Kemiskinan: Diterapkan lewat program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.
SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Melalui peningkatan akses layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
SDG 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan: Perencanaan kota yang aman, tangguh, dan inklusif.
SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim: Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, termasuk pengurangan risiko banjir.
SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Kolaborasi lintas sektor, baik domestik maupun internasional.
Ia menyampaikan bahwa Samarinda telah menyusun roadmap tanggap bencana yang menjangkau hingga tingkat kelurahan sebagai bagian dari komitmen terhadap SDG 13. Termasuk dalam upaya ini adalah peningkatan alokasi anggaran khusus penanggulangan banjir yang menjadi ancaman utama di wilayah tersebut.
“Organisasi internasional, termasuk PBB, ingin melihat sejauh mana komitmen daerah dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran secara nyata untuk ketahanan terhadap bencana. Dan Samarinda telah melakukan itu,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda terus membangun dengan prinsip berkelanjutan, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan jalan dan jembatan, hingga program penanganan kawasan kumuh lewat bedah rumah yang dijalankan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui skema KOTAKU.
Dalam bidang pendidikan, Pemkot telah memulai transformasi sistem melalui pendirian SMP 16 sebagai Sekolah Prestasi Samarinda yang menjadi model sekolah berstandar global dan berbasis SDGs.
“Ke depan, sekolah-sekolah lain akan diarahkan menuju standar yang sama dengan memperhatikan kesiapan tenaga pendidik, alokasi anggaran, dan strategi pengembangan SDM,” ucapnya.
Sementara di sektor kesehatan, layanan Dokter On Call menjadi inovasi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
“Warga dari kalangan bawah harus dijemput oleh layanan pemerintah. Dokter On Call menjadi solusi sementara yang kami perkuat lewat kolaborasi puskesmas dan klinik,” tambahnya.
Tak hanya itu, Samarinda juga memperluas kerja sama internasional, salah satunya dengan pihak Australia, untuk mendukung pengembangan RSUD IA Moeis menjadi rumah sakit berstandar internasional. Hal ini disebut sebagai hasil dari proses panjang dan konsistensi kinerja Pemkot Samarinda dalam membangun layanan kesehatan berkualitas.
Pada akhir pemaparannya, Wali Kota menegaskan arah pengembangan Kota Samarinda yang kini berfokus pada digitalisasi layanan dan transformasi birokrasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Kami tengah melaksanakan reformasi birokrasi berbasis digital. Tujuannya adalah memotong rantai regulasi yang tumpang tindih dan mendorong layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak lagi cukup hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga harus hadir secara digital sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
“Semangat perubahan ini harus menjadi energi bersama. Pemerintah harus adaptif dan terbuka agar mampu menjadi pelayan publik yang sesungguhnya,” tutup Andi Harun.
Keikutsertaan Kota Samarinda dalam forum PBB tersebut tidak hanya memperkuat reputasi kota di tingkat global, tetapi juga membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bisa dimulai dari skala lokal melalui kebijakan konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
(Redaksi)
