DPRD-Pemprov Kaltim Sepakati Anggaran 21,3 Triliun di 2026, Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji yang menjelaskan anggaran KUA-PPAS 2026. Foto:Ist

IDENESIA.CO - Rapat paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesepakatan penting antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Total anggaran yang telah disepakati dan dikunci mencapai Rp21,3 triliun.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa arah pembangunan pada 2026 akan dilakukan secara bertahap dengan berlandaskan prinsip efisiensi dan efektivitas. Sejumlah program prioritas menjadi perhatian, di antaranya:

• bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota,

• optimalisasi penggunaan APBD,

• pembangunan inklusif,

• serta penguatan program layanan unggulan pendidikan dan kesehatan gratis (gratispol).

Seno menekankan pentingnya sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan infrastruktur pertanian yang terintegrasi dengan transformasi digital.

“Tahun 2026 akan menjadi tahun di mana pemberdayaan sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas utama, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung berbagai program tersebut,” ujarnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp20,40 triliun, terdiri dari:

• PAD (Pendapatan Asli Daerah): Rp10,75 triliun,

• Dana transfer pusat dan provinsi: Rp9,33 triliun,

• Pendapatan sah lainnya: Rp362 miliar.

Sementara belanja daerah ditetapkan Rp21,3 triliun, yang terbagi atas:

• Belanja operasional: Rp10,9 triliun (ASN, barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial),

• Belanja modal: Rp3,11 triliun,

• Belanja tak terduga: Rp70,21 miliar,

• Belanja transfer: Rp7,07 triliun (dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota).

Untuk pembiayaan daerah, pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp900 miliar.

Seno menegaskan bahwa angka APBD murni 2026 sudah diputuskan.

“Untuk APBD murni 2026 sudah kami tetapkan dan kunci angkanya karena PPAS telah disahkan. Perubahan yang mungkin terjadi nanti hanya akan berkaitan dengan dana bagi hasil, sesuai regulasi Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Selain membahas KUA-PPAS 2026, Seno juga menyampaikan perkembangan terkait APBD Perubahan 2025. Menurutnya, proses finalisasi masih berjalan dan diperkirakan dapat disahkan dalam pekan ini.

“Proses finalisasi APBD Perubahan 2025 sudah hampir rampung. Ada beberapa penyesuaian minor, namun secara umum proses berjalan lancar,” pungkasnya.

Kesepakatan KUA-PPAS 2026 diharapkan mampu memperkuat stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembangunan prioritas di Kalimantan Timur. Fokus pada ketahanan pangan, layanan gratis bagi masyarakat, dan efisiensi anggaran menjadi fondasi penting untuk menjawab tantangan pembangunan di tahun mendatang.

(Redaksi)