IDENESIA.CO - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gebrakan kontroversial. Kali ini, ia berencana mengganti nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) yang bermarkas di Pentagon menjadi Departemen Perang (Department of War).
Rencana itu disebut sejalan dengan etos prajurit militer AS yang lebih menekankan pada sikap ofensif daripada defensif. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan bahwa perubahan nama ini merupakan arahan langsung Trump dan diproyeksikan akan menelan biaya hingga ratusan juta dolar AS.
Sejarawan mencatat bahwa hingga 1949, lembaga tersebut memang dikenal sebagai Departemen Perang. Nama itu kemudian diubah menjadi Departemen Pertahanan sebagai simbol komitmen AS di era nuklir untuk lebih menekankan upaya pencegahan konflik.
Trump ingin mengembalikan nama lama tersebut dan bahkan akan meminta Hegseth untuk merekomendasikan langkah legislatif dan eksekutif agar perubahan ini permanen.
Sejak menjabat kembali pada Januari lalu, Trump memang kerap mengganti nama sejumlah tempat dan institusi, termasuk Teluk Meksiko dan beberapa pangkalan militer yang sebelumnya diubah menyusul protes keadilan rasial.
Perubahan nama departemen skala besar jarang terjadi karena membutuhkan persetujuan Kongres. Meski demikian, Trump diyakini cukup percaya diri karena Partai Republik saat ini memegang mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sejumlah pimpinan Kongres dari Partai Republik pun hanya sedikit yang menunjukkan penolakan terhadap inisiatif kontroversial ini.
Menurut Surokim Abdussalam, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), langkah Trump ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global.
“Secara psikologi politik, memang Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara selama ini menunjukkan sikap berseberangan dengan AS dan sekutu Barat. Itu semakin nyata dalam perang Ukraina, ketika Korut terang-terangan mengirim pasukan membantu Rusia di tanah asing,” kata Surokim.
Ia menambahkan bahwa Tiongkok kerap mengadopsi teknologi militer Rusia dan tidak pernah mengecam invasi Ukraina. Sebaliknya, hubungan Beijing dengan Moskow justru semakin erat, ditambah aliansi dengan Iran melalui inisiatif BRICS yang menantang dominasi ekonomi AS.
“Lebih dari itu, seharusnya klaim Trump didasari informasi intelijen tentang konspirasi lebih jauh, bukan hanya insting politik yang semua orang juga sudah bisa menduganya,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai penggantian nama kementerian ini menunjukkan agresivitas sekaligus hegemoni AS dalam percaturan global.
“AS ingin menunjukkan bahwa mereka tidak gentar dengan manuver negara lain, termasuk pertemuan para pemimpin dunia di Tiongkok. Perubahan ini adalah simbol bahwa AS siap menghadapi ancaman dengan sikap ofensif,” ujar Esther.
Rencana penggantian nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang dinilai sebagai sinyal bahwa AS di bawah Trump semakin menegaskan posisi sebagai kekuatan militer global yang tak hanya bertahan, tetapi siap menyerang.
Meski menuai pro-kontra, langkah ini diyakini akan memperkuat citra AS di mata sekutu, sekaligus meningkatkan ketegangan dengan negara-negara yang selama ini berseberangan dengan Washington.
(Redaksi)
