IDENESIA.CO - Polemik mengenai struktur organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 kembali mencuat setelah beredar Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025 di media sosial.
Kepmen tersebut menunjukkan adanya sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kepengurusan program strategis pengendalian perubahan iklim tersebut.
“Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Operation Management Office sebagai organisasi pendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim,” tertulis dalam Kepmen yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Januari 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Supardi.
Adapun salinan itu belum ditandatangi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Sementara itu, Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030. Keberadaan kader PSI dalam FOLU Net Sink 2030 menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam perekrutan pengurus.
Apakah pemilihan nama-nama ini dilakukan berdasarkan keahlian di bidang kehutanan dan perubahan iklim, atau lebih karena faktor afiliasi politik?
Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga tercantum besaran honor bagi para pengurus.
Masing-masing pengurus mendapat honor. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya.
Berikut daftar rincian honor bulanan yang tercantum di dalamnya aturan tersebut:
1. Penanggung jawab atau pengarah: Rp 50 juta
2. Wakil Penanggung jawab atau pengarah: Rp 40 juta
3. Dewan Penasihat Ahli: Rp 25 juta
4. Ketua Pelaksana: Rp 30 juta
5. Ketua Harian I: Rp 30 juta
6. Ketua Harian II: Rp 30 juta
7. Sekretaris atau Koordinator Sekretariat: Rp 30 juta
8. Ketua Bidang: Rp 30 juta
9. Anggota: Rp 20 juta
10. Staf Kesekretariatan Bidang: Rp 8 juta
Hingga saat ini, sejumlah politikus PSI yang disebutkan dalam Kepmen, termasuk Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Sigit Widodo, belum memberikan klarifikasi terkait hal ini.
Publik pun menantikan transparansi dari pihak terkait guna memastikan bahwa program FOLU Net Sink 2030 benar-benar dikelola secara profesional dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu.
(Redaksi)
.jpeg)
