Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak melobi pemerintah pusat agar rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), tidak menekan kemampuan fiskal daerah. Langkah ini diambil karena struktur APBD Kaltim masih sangat bergantung pada DBH dari pusat.
Selengkapnya