IDENESIA.CO - Ketegangan hubungan Turki dan Israel kembali mencapai titik panas baru setelah Pemerintah Turki secara resmi mengeluarkan surat penangkapan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat senior lainnya. Langkah ini diumumkan oleh Kejaksaan Istanbul pada Jumat (7/11/2025), dan langsung mengguncang dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.
Langkah hukum tersebut, yang menyasar total 37 pejabat Israel, menjadi salah satu serangan diplomatik terkeras Ankara terhadap Tel Aviv dalam satu dekade terakhir. Turki menuding para pejabat Israel itu telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi militer brutal di Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya, Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan bukti-bukti kuat terkait tindakan sistematis Israel yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak Palestina.
Di antara 37 nama yang diumumkan, beberapa pejabat tingkat tinggi tercatat dengan jelas:
Benjamin Netanyahu - Perdana Menteri Israel
Israel Katz - Menteri Pertahanan
Itamar Ben Gvir - Menteri Keamanan Nasional
Letjen Eyal Zamir - Kepala Staf Angkatan Bersenjata
Kejaksaan menyebut semua nama ini bertanggung jawab atas kebijakan operasi militer yang mereka nilai secara sadar menargetkan warga sipil dan fasilitas vital.
Salah satu poin penting dalam dakwaan Turki adalah serangan udara Israel terhadap Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina di Jalur Gaza, sebuah fasilitas medis yang didanai dan dibangun oleh Pemerintah Turki. Serangan yang terjadi pada Maret lalu menewaskan tenaga medis dan pasien yang sedang dirawat.
Langkah agresif ini sekaligus menegaskan posisi Ankara sebagai salah satu pemerintah yang paling vokal mengecam tindakan militer Israel di Gaza. Presiden Recep Tayyip Erdogan selama ini memang dikenal sebagai pemimpin dunia yang tidak segan menuduh Israel melakukan genosida.
Pada tahun sebelumnya, Turki juga bergabung dalam gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ), sebuah langkah diplomatik besar yang menunjukkan konsistensi Ankara dalam membela Palestina dalam ranah hukum internasional.
Sumber pemerintah Turki menyatakan, penerbitan surat penangkapan ini merupakan kelanjutan dari upaya Ankara menegakkan keadilan internasional ketika lembaga-lembaga internasional tidak bergerak cukup cepat.
Pemerintah Israel langsung merespons dengan nada keras. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, melalui akun X menolak seluruh tuduhan tersebut dan menyebut langkah Turki sebagai bagian dari aksi propaganda politik rezim Erdogan.
“Israel dengan tegas menolak, dengan penuh penghinaan, tuduhan itu,” tulis Saar.
Ia melanjutkan bahwa sistem peradilan Turki “tidak independen” dan hanya menjadi alat kekuasaan Erdogan. Saar bahkan menyinggung kasus penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, sebagai contoh intervensi kekuasaan dalam peradilan Turki.
Tidak hanya Saar, mantan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman turut mengecam langkah tersebut. Menurutnya, surat penangkapan itu merupakan bukti bahwa Turki seharusnya tidak punya tempat di Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Langkah hukum ini juga memperberat friksi terkait usulan pembentukan pasukan stabilisasi internasional pascaperang Gaza, sebuah rencana yang masuk dalam skenario perdamaian regional versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Turki sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pasukan tersebut. Namun Israel berkali-kali menolak keras, karena menilai Ankara terlalu dekat dengan Hamas dan berusaha menunggangi diplomasi Gaza untuk menarik dukungan internasional.
Pejabat Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menerima pasukan Turki, bahkan di bawah payung PBB sekalipun.
Berbeda dengan Israel, Hamas menyambut baik langkah Turki. Dalam pernyataan resmi, Hamas menyebut keputusan Ankara sebagai tindakan terpuji yang menunjukkan keberpihakan pemimpin Turki pada nilai-nilai kemanusiaan.
Kelompok itu menilai langkah Turki akan memberi tekanan baru pada Israel di tengah gencatan senjata rapuh yang diberlakukan sejak 10 Oktober.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa penerbitan surat penangkapan internasional terhadap Netanyahu berpotensi memicu krisis diplomatik baru yang lebih besar daripada ketegangan sebelumnya antara Israel dan Turki.
Beberapa konsekuensi yang diperkirakan:
Hubungan bilateral Israel-Turki makin memburuk, bahkan bisa menuju pemutusan hubungan penuh.
Ketegangan antara Turki dan AS bisa meningkat, mengingat Washington adalah sekutu utama Israel.
Upaya pembentukan pasukan internasional Gaza akan terganggu, karena beberapa negara mungkin enggan bekerja bersama Turki atau Israel dalam format yang sama.
Pengaruh Turki di dunia Muslim meningkat, terutama di kalangan negara yang menentang agresi Israel.
Analis geopolitik Turki menyebut Erdogan ingin menegaskan kembali peran Turki sebagai pemimpin moral dunia Muslim, terutama setelah banyak negara Arab dianggap diam atas tragedi Gaza.
Langkah ini memperlihatkan bahwa konflik Gaza tidak hanya menjadi perang militer, tetapi juga perang politik dan hukum internasional. Dengan Turki memilih jalur hukum yang agresif, beban politik yang menimpa Israel semakin berat di tengah tekanan dunia internasional terhadap pelanggaran HAM.
(Redaksi)
