IMG-LOGO
Home Nasional Wali Kota Andi Harun Satukan BBPJN, PUPR-Pera, dan Polresta untuk Urai Kemacetan di Simpang Gunung Lingai
nasional | umum

Wali Kota Andi Harun Satukan BBPJN, PUPR-Pera, dan Polresta untuk Urai Kemacetan di Simpang Gunung Lingai

oleh VNS - 14 Oktober 2025 12:40 WITA
IMG
Foto: Rapat Koordinasi dan Pemaparan Laporan Akhir Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Gunung Lingai yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Selasa (14/10/2025) siang (Pia/ide)

IDENESIA.CO - Langkah konkret Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mengatasi kemacetan di kawasan padat arus Jalan DI Pandjaitan, tepatnya di simpang Jalan Gunung Lingai dan Jalan PM Noor, mulai menunjukkan arah pasti.

Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin langsung rapat koordinasi lintas instansi, Selasa (14/10/2025), untuk membahas laporan akhir Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di titik tersebut.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda itu diinisiasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda dan dihadiri oleh sejumlah pihak strategis, di antaranya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim, Dinas PUPR-Pera Kaltim, Satlantas Polresta Samarinda, Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kaltim, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Tim Konsultan yang menangani kajian teknis kawasan tersebut.

Kemacetan Tak Bisa Dibiarkan Berlarut

Dalam arahannya, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa kemacetan di kawasan Gunung Lingai sudah berada pada tahap yang memerlukan intervensi serius dan terintegrasi.

“Jadi intinya, perlu ada intervensi serius terhadap kondisi lalu lintas di Jalan DI Pandjaitan, simpang Gunung Lingai,” tegas Andi Harun

.Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda telah membagi penanganan kemacetan menjadi dua bagian besar yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang.

Langkah cepat dilakukan melalui rekayasa arus lalu lintas dan sosialisasi kepada masyarakat, sementara jangka panjang diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pelebaran jembatan dan penataan drainase.

Langkah Cepat: Rekayasa Lalu Lintas dan Barrier Beton

Sebagai solusi awal, Dishub Samarinda akan melakukan pemasangan barrier beton di beberapa titik strategis untuk mengatur arah kendaraan dan menekan potensi pelanggaran lalu lintas.

“Akan dipasang barrier beton supaya arus kendaraan lebih terarah. Dengan beratnya barrier ini, diharapkan tidak ada lagi yang memindahkan seenaknya,” ujar Andi Harun.

Selain itu, Pemkot Samarinda juga menyiapkan agenda sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat sekitar sebelum perubahan arus diberlakukan. Sosialisasi ini dianggap penting agar pengguna jalan memahami arah baru dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Langkah Lanjutan: Pelebaran Jembatan dan Ring Road

Untuk solusi jangka panjang, Andi Harun mengungkapkan adanya rencana pelebaran dua jembatan di Jalan PM Noor yang selama ini menjadi titik penyempitan arus lalu lintas.
Ia menyatakan komitmen Pemkot Samarinda untuk membebaskan lahan bila Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sudah memastikan alokasi anggaran pembangunan.

“Kalau BBPJN siap lebarkan jembatan dan jalan, saya nyatakan siap bebaskan lahannya. Bahkan kalau pun mau diteken minggu depan, saya siap saja,” tegasnya.

Tak hanya itu, dukungan juga diminta dari Dinas PUPR-Pera Kaltim terkait pengembangan jalan lingkar luar (ring road) yang akan menjadi jalur alternatif arus kendaraan berat agar tidak menumpuk di pusat kota.

Drainase dan Banjir Jadi Bagian Solusi

Andi Harun menambahkan, persoalan kemacetan tidak berdiri sendiri. Faktor banjir akibat sistem drainase yang belum optimal juga dinilai memperparah kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gunung Lingai.

“Banjir juga ikut berkontribusi terhadap kemacetan. Maka, pembenahan drainase harus jadi bagian dari solusi rekayasa lalu lintas ini,” ujarnya menegaskan.

Libatkan Camat, Lurah, dan Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menginstruksikan camat dan lurah setempat untuk melakukan identifikasi lapangan terhadap penyebab kemacetan, termasuk aktivitas pasar tumpah di sekitar lokasi.

“Saya minta camat dan lurah segera turun ke lapangan. Identifikasi aktivitas yang menimbulkan kemacetan, termasuk pasar tumpah. Semua harus tertata agar tidak mengganggu arus kendaraan,” tutup Andi Harun.

(Redaksi)