IDENESIA.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa negosiasi aktif dan sinergi dengan kementerian terkait menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pembangunan serta pelayanan publik di tengah kontraksi fiskal yang kian terasa.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda di Kantor DPRD pada Selasa (30/9/2025) malam. Ia menegaskan, Pemkot Samarinda tidak tinggal diam menghadapi pemangkasan anggaran dari pusat.
“Pada sisi lain kita juga melakukan pendekatan agar dampak pengurangan tidak sebesar yang direncanakan. Insya Allah minggu depan saya telah terkonfirmasi akan bertemu dengan Menteri PUPR. Semua upaya harus kita lakukan, baik melalui official correspondence maupun lobi-lobi secara konstitusional,” ujarnya.
Andi Harun menilai, strategi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diselaraskan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar program pembangunan tetap berjalan. Ia mencontohkan, proyek infrastruktur yang semula direncanakan dibiayai dari APBD dapat dialihkan ke dana pusat.
“Boleh jadi uang kita dikurangi, TKD juga dipangkas, tapi sebagian program bisa dibiayai melalui APBN. Minggu depan kami akan mengajukan usulan prioritas, salah satunya penanganan banjir yang memang menjadi program utama Samarinda ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut bukan respons spontan, melainkan strategi konstitusional yang juga dilakukan banyak daerah menghadapi situasi serupa.
“Yang kita lakukan ini adalah sebuah reaksi positif, bukan sekadar menciptakan kegaduhan di ruang publik. Kita harus bergerak, bukan berdiam diri. Jika hanya mengeluh, tidak akan ada solusi yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain bernegosiasi ke pemerintah pusat, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan penyesuaian belanja modal agar dana yang tersedia tetap cukup untuk membiayai program prioritas tanpa mengorbankan jalannya pemerintahan.
“Target kita adalah menyesuaikan rencana pembiayaan agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang sudah direncanakan harus tetap memberi manfaat bagi masyarakat, meski dengan keterbatasan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Harun memastikan pelayanan publik tidak boleh terganggu akibat pemangkasan anggaran. Mitigasi telah disiapkan sejak jauh-jauh hari agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
“Dengan mitigasi yang sudah kita susun, pelayanan publik di Samarinda akan terus berjalan baik. Ini penting karena walau kita berada dalam keterbatasan, masyarakat tetap berhak mendapatkan layanan yang optimal,” pungkasnya.
(Redaksi)
