Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa negosiasi aktif dan sinergi dengan kementerian terkait menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pembangunan serta pelayanan publik di tengah kontraksi fiskal yang kian terasa.
Selengkapnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda resmi menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (30/9/2025).
Selengkapnya
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa APBD Murni 2026 telah resmi dikunci pada angka Rp21,3 triliun. Namun ia mengingatkan, anggaran tersebut masih berpotensi mengalami perubahan, khususnya karena kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
Selengkapnya
Komitmen terhadap akuntabilitas fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar keputusan DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak memasukkan Bantuan Keuangan (BanKeu), hibah, dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
Selengkapnya
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan bahwa RSUD Inche Abdoel Moeis akan beralih menjadi rumah sakit berstandar internasional.
Selengkapnya
Dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD ditingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan kian menumpuk.
Selengkapnya
Wali Kota Samarinda, Andi Harun melakukan audiensi bersama dengan perwakilan dari Samudera Indonesia dan PT RAI.
Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengkritik jika Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, tetap tidak akan bermanfaat jika anak-anak masih terkena stunting.
Selengkapnya