Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah strategis untuk mencegah berulangnya persoalan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan tanpa terserap optimal untuk pembangunan. Melalui kebijakan baru yang tengah disusun, pemerintah pusat berencana mempercepat sistem transfer dana ke daerah di awal tahun anggaran guna memastikan belanja daerah dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti fenomena ironis di tengah perlambatan ekonomi daerah alih-alih menggerakkan pembangunan, sebagian besar pemerintah daerah justru menumpuk dana dalam jumlah fantastis di perbankan. Hingga akhir September 2025, total dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selengkapnya
Kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi ujian baru bagi keuangan Kota Samarinda. Namun, di mata Wali Kota Andi Harun, kondisi ini bukanlah alasan untuk mengeluh, melainkan momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan menumbuhkan budaya efisiensi di seluruh birokrasi pemerintahan.
Selengkapnya
Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali memperjuangkan kepastian fiskal bagi daerahnya di tengah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Selengkapnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa negosiasi aktif dan sinergi dengan kementerian terkait menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pembangunan serta pelayanan publik di tengah kontraksi fiskal yang kian terasa.
Selengkapnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menghadapi tantangan serius setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang akan berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah.
Selengkapnya