IDENESIA.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menghadapi tantangan serius setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang akan berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa efisiensi APBN mencapai 24,8 persen, dengan pengurangan dana TKD hingga 50 persen. Kondisi ini berpotensi mengurangi kemampuan fiskal Pemkot Samarinda secara drastis, mengingat lebih dari 90 persen APBD di Indonesia masih bergantung pada TKD, baik Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Tidak banyak pilihan bagi pemerintah kota atau kabupaten untuk beradaptasi dengan kebijakan efisiensi nasional ini,” ujar Andi Harun.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkot Samarinda memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal. Strateginya adalah mengutamakan belanja yang benar-benar prioritas dan menunda kegiatan yang masih bisa disesuaikan.
“Belanja yang tidak prioritas kita tunda. Kita dahulukan belanja yang sifatnya wajib, seperti gaji pegawai, TPP, gaji honorer, P3K, hingga insentif pekerja lapangan daerah. Jika itu aman, maka stabilitas pemerintahan tetap terjaga,” tegas Andi Harun.
Untuk belanja modal pembangunan, Pemkot Samarinda juga akan menyesuaikan skala kegiatan agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini diyakini bisa menjaga keberlangsungan layanan publik dan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
Andi Harun menambahkan, mitigasi sudah dilakukan dalam sepekan terakhir dengan melibatkan seluruh jajaran Pemkot Samarinda. Koordinasi lintas sektor dioptimalkan agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu program prioritas pembangunan.
“Walaupun berpengaruh besar, kami pastikan pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
(Redaksi)
