IDENESIA.CO - Hamas menyambut baik langkah terbaru sejumlah negara Barat yang secara resmi mengakui kenegaraan Palestina. Bagi kelompok pejuang Palestina tersebut, pengakuan ini merupakan langkah penting dalam menegaskan hak rakyat Palestina atas tanah dan tempat-tempat suci mereka, serta dalam mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Namun, Hamas menegaskan bahwa pengakuan semata tidak cukup. Mereka menuntut adanya langkah nyata yang mengarah pada penghentian segera perang di Jalur Gaza serta penolakan terhadap proyek ekspansi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Melansir Al Jazeera, Hamas juga mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan seluruh lembaganya, untuk menghentikan segala bentuk kerja sama dengan Israel. Hamas menyerukan agar Israel dijatuhi sanksi internasional, dikenai tindakan hukuman, serta para pemimpinnya dibawa ke pengadilan internasional atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Senada dengan pernyataan resmi Hamas, pejabat senior Mahmud Mardaw menilai pengakuan negara-negara Barat tersebut sebagai kemenangan bagi hak-hak Palestina dan keadilan perjuangan kami. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Palestina di kancah global.
Dalam komunike resminya pada Minggu (21/9), Hamas menekankan bahwa pengakuan internasional harus dibarengi dengan tindakan konkret. Mereka mendesak adanya penghentian segera apa yang mereka sebut sebagai perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza, serta perlawanan terhadap upaya aneksasi dan yudaisasi yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Yerusalem.
Sebelumnya, sejumlah negara Barat seperti Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia resmi bergabung dalam barisan negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Langkah ini diumumkan menjelang pertemuan Sidang Majelis Umum PBB pekan ini di New York.
Pengakuan tersebut hadir di tengah eskalasi konflik, di mana Israel terus memperluas permukiman di Tepi Barat dan meningkatkan operasi militernya di Jalur Gaza. Bagi Palestina, langkah pengakuan internasional ini dipandang sebagai pijakan penting menuju kedaulatan penuh, meski perjuangan diplomasi dan politik masih panjang.
(Redaksi)
