Polemik mencuat setelah terungkap bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima total gaji dan tunjangan lebih dari Rp100 juta per bulan, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta yang baru diberlakukan pada periode 2024-2029. Kondisi ini menuai kritik keras dari pengamat yang menilai keputusan tersebut tidak pantas di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Selengkapnya
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya pungutan liar dalam penyelenggaraan konsumsi jemaah haji 2025 yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 50 miliar. Temuan ini menjadi salah satu poin laporan ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selengkapnya