IDENESIA.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi sebagai pedoman strategis pembangunan ekonomi daerah tiga tahunan dari 2025 hingga tahun 2027.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa roadmap ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kerja nyata dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Penyusunan roadmap tersebut menjadi bagian dari agenda Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda, yang berlangsung di Ruang Mangkupalas, Balai Kota Samarinda, Kamis (15/5/2025).
“Inflasi bukan isu temporer. Ini soal keberlangsungan ekonomi masyarakat. Maka roadmap ini harus fungsional, bisa diimplementasikan dengan jelas dan terukur,” ujar Andi Harun saat membuka kegiatan.
Dalam roadmap TPID Samarinda periode 2025–2027, terdapat tiga fokus utama:
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan TPID
Penguatan koordinasi lintas sektor dan mitra strategis
Kepastian pelaksanaan program serta pengawasan distribusi dan stok barang
Andi Harun menekankan bahwa pengendalian inflasi hanya bisa dicapai melalui sinergi lintas sektor. Karena itu, keterlibatan Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, hingga komunitas masyarakat menjadi kunci dalam eksekusi roadmap.
“Distribusi barang, pengendalian harga, dan intervensi pasar harus dirancang sistematis. Ini bukan kerja satu dinas, ini kerja ekosistem,” tegasnya.
Roadmap ini juga mencakup strategi jangka pendek dan menengah, termasuk penguatan data logistik, peningkatan cadangan pangan daerah, serta digitalisasi pemantauan harga di pasar-pasar tradisional.
Langkah ini dinilai penting untuk menjawab dinamika harga pangan dan energi yang kerap menjadi pemicu utama inflasi di daerah. Apalagi Samarinda sebagai kota penyangga IKN dituntut lebih siap menghadapi tekanan ekonomi eksternal.
“Peta jalan ini akan menjadi dasar semua intervensi. Bukan hanya soal stabilitas harga, tapi juga tentang jaminan kesejahteraan masyarakat,” tutup Andi Harun.
(Adv)
