IDENESIA.CO, WASHINGTON – Keputusan mengejutkan datang dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional atau mahasiswa asing.
Langkah yang dinilai sebagai bentuk pembalasan politik ini dinilai bisa menjadi pukulan telak terhadap reputasi pendidikan tinggi AS di mata dunia.
Surat pencabutan tersebut dikirim langsung oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, dan mulai berlaku segera. Surat itu menyatakan bahwa sertifikasi SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) milik Harvard dicabut, sebagaimana dilaporkan AFP, Jumat (23/5/2025).
Pihak Harvard tak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, universitas yang dikenal sebagai simbol pendidikan global ini menyebut langkah tersebut sebagai "melanggar hukum dan merusak misi akademik."
“Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami,” tegas Harvard.
Bagi Harvard, kebijakan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah ancaman terhadap keberagaman intelektual dan pertukaran ilmiah internasional. Lebih dari 25 persen mahasiswa Harvard berasal dari luar negeri.
Sementara itu, American Association of University Professors (AAUP) menilai tindakan pemerintah Trump sebagai bentuk pemerasan terhadap dunia pendidikan.
"Pemerintah secara melawan hukum berusaha menghancurkan pendidikan tinggi di AS, sekarang mereka menuntut kita mengorbankan mahasiswa internasional. Ini tidak bisa diterima,” tegas perwakilan AAUP di Harvard.
Reaksi keras juga datang dari komunitas lokal Cambridge, Massachusetts. Sekolah-sekolah di kawasan itu menyatakan penolakan terhadap kebijakan ini dan menganggapnya sebagai langkah keliru yang merugikan kampus dan negara.
“Kami semua panik. Keputusan ini tidak hanya mengancam pendidikan kami, tetapi juga masa depan kami,” ujar salah satu mahasiswa Harvard.
Pencabutan hak SEVIS ini disebut sebagai bagian dari rangkaian kebijakan Presiden Trump yang dianggap menekan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, terutama yang dikenal kritis terhadap pemerintahannya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk balasan terhadap gugatan hukum yang sebelumnya diajukan Harvard terhadap pemerintahan Trump atas berbagai regulasi pendidikan dan imigrasi.
(Redaksi)
