IDENESIA.CO - Bank Indonesia (BI) tengah mendorong perluasan penggunaan sistem pembayaran digital nasional, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), hingga ke Tanah Suci. Langkah strategis ini dilakukan lewat kerja sama intensif dengan Otoritas Moneter Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah, demi memberikan kemudahan transaksi bagi jutaan jamaah asal Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (22/5/2025) di Jakarta, Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa pembicaraan resmi antara otoritas Indonesia dan Arab Saudi sudah dimulai. Fokus pembahasan meliputi dukungan terhadap sistem pembayaran digital lintas negara, khususnya dalam konteks ibadah haji dan umrah.
“Mudah-mudahan nanti di akhir bulan ini akan ada diskusi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah dari Saudi Arabia,” ujar Filianingsih, dilansir dari Antara.
Indonesia menjadi negara pengirim jamaah haji terbanyak di dunia, dengan kuota mencapai 241.000 orang pada tahun 2024. Ini menjadikan digitalisasi pembayaran selama ibadah menjadi kebutuhan mendesak bukan hanya dari sisi efisiensi, tapi juga keamanan transaksi dan manajemen keuangan jamaah.
Jika kerja sama ini berhasil, para jamaah haji dan umrah asal Indonesia ke depan tak perlu lagi repot membawa uang tunai dalam jumlah besar ke Tanah Suci. Cukup dengan scan QRIS melalui aplikasi dompet digital Indonesia, transaksi di toko, restoran, hingga layanan transportasi dapat dilakukan secara instan dan aman.
Manfaat lainnya termasuk:
Mengurangi risiko kehilangan uang tunai
Mempermudah pelacakan pengeluaran jamaah
Mendukung transparansi transaksi antara penyelenggara dan jamaah
Mendorong integrasi layanan fintech dalam sektor keagamaan
Inisiatif BI mendapat sambutan positif dari otoritas Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah yang sedang menggenjot transformasi digital di sektor layanan keagamaan. Arab Saudi sendiri sudah memiliki sistem pembayaran digital yang canggih, dan potensi integrasi dengan QRIS terbuka lebar mengingat banyaknya jamaah asal Indonesia.
Saat ini, BI dan tim teknis dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) integrasi QRIS dengan mitra Arab Saudi, termasuk pembahasan teknis seperti:
Standarisasi kode QR
Penyesuaian sistem switching
Perlindungan data konsumen
Sinkronisasi mata uang (rupiah dan riyal)
Selain Arab Saudi, ekspansi QRIS lintas negara juga sedang dikembangkan dengan Jepang, China, Korea Selatan, dan India. QRIS saat ini sudah dapat digunakan di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Peluncuran penggunaan QRIS untuk pembayaran di Jepang dan China direncanakan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa pengembangan sistem pembayaran lintas batas harus berpijak pada tiga prinsip utama:
Kepentingan nasional
Sinergi antarotoritas
Partisipasi aktif industri
“Setelah sesuai kepentingan nasional dan kesepakatan industri, baru diberlakukan untuk semua pelaku industri,” ujar Perry.
Meski peluang besar terbuka, Filianingsih menyampaikan bahwa tidak semua negara memiliki struktur sistem pembayaran yang seragam. Di Arab Saudi, misalnya, beberapa regulasi pembayaran tidak berada langsung di bawah bank sentral. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal harmonisasi regulasi dan infrastruktur teknis.
Namun, dengan dukungan pemerintah dan industri, BI optimistis sistem pembayaran nasional bisa menjadi bagian dari ekosistem keuangan global yang lebih inklusif dan efisien.
Langkah Bank Indonesia membawa QRIS ke Tanah Suci adalah bukti nyata bahwa digitalisasi tak hanya menyasar pusat belanja dan kawasan wisata, tapi juga ruang-ruang spiritual seperti ibadah haji dan umrah. Dengan sinergi lintas negara dan niat tulus melayani umat, QRIS berpotensi menjadi "teman ibadah" yang aman, praktis, dan modern.
(Redaksi)
