IDENESIA.CO - Gelombang perubahan politik besar tengah melanda Nepal. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nepal, Sushila Karki, kini mencuat sebagai kandidat utama untuk menduduki kursi Perdana Menteri sementara setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin generasi muda atau Gen Z berhasil menggulingkan PM KP Sharma Oli.
Seorang perwakilan demonstran, Rakshya Bam, mengungkapkan bahwa mayoritas anak muda yang tergabung dalam gerakan protes kini mendorong Sushila Karki untuk memimpin pemerintahan transisi.
“Saat ini, nama Sushila Karki sedang mencuat untuk memimpin pemerintahan sementara. Kami sekarang menunggu keputusan dari Presiden,” ujar Rakshya dalam keterangan kepada AFP, Kamis (11/9/2025).
Bam menambahkan, pertemuan dengan Panglima Militer Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, juga membahas masa depan pemerintahan serta langkah-langkah menjaga perdamaian dan keamanan negara pasca-krisis.
Sushila Karki (73) bukan nama asing di Nepal. Ia merupakan perempuan pertama yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal. Selain dikenal sebagai akademisi, Karki juga memiliki reputasi bersih dalam isu pemberantasan korupsi dan integritas hukum.
Menanggapi dorongan publik, Karki menyatakan pentingnya persatuan nasional.
“Para ahli perlu bersatu untuk mencari jalan ke depan. Parlemen masih tetap berdiri, dan itu menjadi landasan kita untuk membangun kembali stabilitas,” ujarnya.
Kondisi Nepal masih tegang sejak aksi demonstrasi 8-9 September lalu berubah menjadi kerusuhan. Demonstrasi yang awalnya memprotes korupsi pemerintah dan pemblokiran media sosial berujung pada aksi pembakaran gedung parlemen serta kantor pemerintahan.
Sedikitnya 19 orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan demonstran, menjadikannya tragedi politik terburuk dalam dua dekade terakhir. Untuk meredam situasi, militer telah menurunkan pasukan ke jalan-jalan ibu kota Kathmandu, lengkap dengan pos-pos pemeriksaan di berbagai titik strategis.
Dengan jatuhnya PM Oli, Nepal kini memasuki periode transisi yang krusial. Usulan agar Sushila Karki menjadi pemimpin sementara dipandang sebagai langkah kompromi yang dapat menjembatani perbedaan politik sekaligus memenuhi aspirasi generasi muda yang menuntut perubahan.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Nepal, yang saat ini menghadapi tekanan kuat untuk segera menunjuk sosok yang mampu menenangkan situasi dan memimpin negara menuju pemilu baru.
(Redaksi)
