IDENESIA.CO - Ketegangan politik internasional kembali meningkat menjelang rencana pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Budapest, Hungaria. Negara anggota NATO, Polandia, secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menangkap Putin bila Presiden Rusia itu memasuki atau melintasi wilayah hukumnya, sesuai dengan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pernyataan mengejutkan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, dalam wawancara dengan Newsweek, Selasa (21/10/2025). Sikorski menegaskan bahwa negaranya memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan keputusan ICC terkait kejahatan perang yang dituduhkan kepada Putin.
“Saya tidak dapat menjamin bahwa pengadilan Polandia yang independen tidak akan memerintahkan pemerintah untuk mengawal pesawat tersebut turun guna menyerahkan tersangka ke pengadilan di Den Haag,” ujarnya tegas.
Pernyataan Polandia muncul di tengah laporan bahwa Presiden Putin akan melakukan perjalanan ke Hungaria untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump. Keduanya dijadwalkan bertatap muka di Budapest pada akhir Oktober untuk membahas kemungkinan jalan keluar diplomatik dari perang Ukraina yang oleh Trump disebut sebagai perang tanpa kemuliaan (inglorious war).
Namun, perjalanan Putin ke Eropa tidak akan mudah. Berdasarkan aturan internasional, negara-negara penandatangan Statuta Roma, termasuk Polandia dan Hungaria, berkewajiban menangkap Putin bila ia melintasi wilayah udara atau mendarat di negara tersebut.
“Jika Putin berada di wilayah Polandia, Polandia wajib menangkapnya,” jelas Marko Milanovic, profesor hukum publik internasional yang diwawancarai Newsweek.
Surat perintah penangkapan itu dikeluarkan ICC pada Maret 2023, dengan tuduhan bahwa Putin secara ilegal mendeportasi ratusan anak-anak Ukraina ke Rusia selama invasi yang berlangsung sejak Februari 2022. ICC menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan perang terhadap kemanusiaan.
Langkah Polandia mempertegas posisinya sebagai pendukung kuat Ukraina dan sekutu utama NATO di Eropa Timur. Namun, sikap ini juga menempatkan kawasan tersebut dalam posisi genting menjelang pertemuan Rusia-AS yang disebut-sebut akan menjadi titik balik dalam konflik Ukraina.
Rute penerbangan Putin menuju Hungaria kini menjadi topik spekulasi internasional. Jalur paling langsung dari Moskow ke Budapest kemungkinan harus melewati Belarus, Polandia, Slovakia, atau Ukraina seluruhnya wilayah yang berada di bawah pengawasan ketat NATO dan sebagian merupakan penandatangan ICC.
Sementara itu, pemerintah Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orbán, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Kremlin, menyatakan akan menjamin keamanan Putin selama berada di Budapest. Namun Hungaria sendiri masih berstatus anggota ICC meski tengah berupaya menarik diri dari perjanjian itu.
“Budapest akan memastikan Presiden Putin dapat tiba dan kembali ke Rusia dengan aman,” demikian pernyataan singkat dari Kementerian Luar Negeri Hungaria.
Amerika Serikat, yang bukan anggota ICC, dilaporkan berhati-hati menanggapi isu penangkapan Putin. Pemerintahan Donald Trump disebut tengah menekan sejumlah negara sekutu NATO, seperti Yunani, Montenegro, dan Makedonia Utara, untuk memastikan perjalanan Putin tidak menimbulkan krisis diplomatik baru.
Namun, masih ada pertanyaan hukum besar yang belum terjawab: apakah surat perintah penangkapan ICC berlaku untuk penerbangan yang hanya melintasi wilayah udara negara anggota tanpa mendarat? Sejumlah ahli hukum menilai, penerapan aturan tersebut masih bersifat abu-abu dan bergantung pada interpretasi nasional masing-masing negara.
“Belum ada preseden di mana pesawat kepala negara diturunkan hanya karena melintas di wilayah udara ICC. Namun, pernyataan Polandia membuka kemungkinan itu untuk pertama kalinya,” ujar Milanovic.
Kremlin langsung menanggapi pernyataan Polandia dengan nada keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut ancaman tersebut sebagai provokasi politik yang berbahaya dan memperingatkan adanya konsekuensi serius bila Polandia berani melakukannya.
“Ancaman semacam itu merupakan tindakan permusuhan langsung terhadap Federasi Rusia. Kami akan menanggapinya sesuai hukum internasional dan prinsip timbal balik,” ujarnya.
Moskow selama ini menolak mengakui yurisdiksi ICC, menyebut surat perintah terhadap Putin sebagai dokumen ilegal yang dimotivasi politik. Rusia juga menuduh Barat berupaya mengisolasi pemimpinnya dari diplomasi global menjelang berakhirnya konflik Ukraina.
Rencana pertemuan Trump-Putin sendiri disambut dengan skeptisisme oleh sebagian besar pemimpin Eropa Barat. Uni Eropa menilai pembicaraan bilateral itu bisa melemahkan posisi Ukraina dan menimbulkan kesan bahwa Washington berupaya menormalisasi hubungan dengan Moskow sebelum perang benar-benar berakhir.
Namun, analis geopolitik menilai bahwa sikap Polandia mencerminkan semangat hukum internasional yang ingin ditegakkan tanpa kompromi politik. Negara itu juga tengah memperkuat peran strategisnya sebagai penjaga garis depan NATO di Eropa Timur sekaligus memberi pesan kepada Rusia bahwa kekebalan kepala negara bukan alasan untuk lolos dari keadilan internasional.
(Redaksi)
